Tri Program Kabinet Kerja
Menyusun Kabinet Kerja. Anggota Kabinet Kerja I dilantik pada tanggal 19 Juli 1959 dengan program kerjanya yang dikenal dengan Tri Program Kabinet Kerja.
- Kabinet Kerja adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan. Sesuai dengan program dan prioritas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.
- Nama Kabinet Kerja sebelumnya pernah dipakai oleh. Kabinet Kerja ala Soekarno ini memiliki 3 program yang dikenal dengan Tri Program Kabinet Kerja yang.
Masa Pemerintahan Presiden Soekarno Tahun Dibentuk 1945 Program Kerja Program Kabinet: Program Kabinet tak pernah diumumkan. Catatan: 1.Pada Kabinet ini tidak ada Menteri Keamanan Rakyat, karena bapak Soeprijadi yang diangkat menjadi Menteri Keamanan Rakyat tak pernah melakukan dan tak pernah menyatakan menerima pengangkatan tersebut. Lalu pada tanggal 20 Oktober 1945 bapak Soeljadi koesoemo diangkat sebagai Menteri Keamanan Rakyat ad interim.
Berhenti tanggal 26 September 1945, diganti oleh Mr. Jabatan ini ditiadakan (tak diisi) bersama-sama pengangkatan Mr. Maramis sebagai Menteri Keuangan. Tanggal 25 September 1945 menjabat sebagai Menteri Keuangan. Partai-partai Politik kala itu belum dibentuk lagi. Susunan Pejabat Menteri Luar Negeri: Achmad Soebardjo Menteri Dalam Negeri: R.A.A. Wakil Menteri Dalam Negeri: Harmani Menteri Keamanan Rakyat (a.i.): Soeljadi Koesoemo Menteri Kehakiman: Soepomo Menteri Keuanga: Samsi Menteri Kemakmuran:Soerachman Tjokrodisoerjo Menteri Pekerjaan Umum: Abikoesno Tjokrosoejoso Menteri Perhubungan: Abikoesno Tjokrosoejoso Menteri Sosial: Iwa Koesoemasoemantri Menteri Pengajaran: Ki Hadjar Dewantara Menteri Kesehatan: Boentaran Martoatmodjo Menteri Negara: Amir Menteri Negara: Wahid Hasjim Menteri Negara: Sartono Menteri Negara: A.A.
Maramis Menteri Negara: Otto Iskandardinata Menteri Keamanan Rakyat: Soeprijadi Keterangan Lain Kabinet Presidensial adalah kabinet pertama yang dibentuk di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kabinet pertama ini hanya bersifat formal saja dan belum bisa melaksanakan roda pembangunan dan pemerintahan. Kabinet pertama ini yang juga sering dieja Kabinet Presidentiil dinamakan.
Program Kabinet: 1. Menyempurnakan susunan Pemerintah Daerah berdasarkan kedaulatan Rakyat. Mencapai Koordinasi segala tenaga rakyat di dalam usaha menegakkan Negara Republik Indonesia serta pembangunan masyarakat yang berdasarkan keadilan dan peri-kemanusiaan. Berusaha untuk memperbaiki kemakmuran rakyat di antaranya dengan jalan pembagian pangan.
Berusaha mempercepat keberesan tentang hal uang Republik Indonesia. Susunan Pejabat Perdana Menteri: Sutan Sjahrir Menteri Luar Negeri: Sutan Sjahrir Menteri Dalam Negeri: Sutan Sjahrir Wakil Menteri Dalam Negeri: Harmani Wakil Menteri Keamanan Rakyat: Abdul Moerad Menteri Kehakiman: Soewandi Menteri Keuangan: Soenarjo Kolopaking Menteri Kemakmuran: Darmawan Mangoenkoesoemo Menteri Perhubungan: Abdulkarim Menteri Pekerjaan Umum: Putuhena Menteri Sosial: Adji Darmo Tjokronegoro Menteri Pengajaran: T.S.G. Mulia Menteri Kesehatan: Darma Setiawan Menteri Negara: Rasjidi Keterangan Lain Kabinet Sjahrir Pertama dibentuk setelah Kabinet Wiranata Koesoemah dan memerintah antara tanggal 14 November 1945 - 12 Maret 1946.
Perbedaan utama dengan kabinet sebelumnya ialah bahwa pada kabinet ini, para menteri diangkat dari Partai Politik Catatan: 1. Pada bulan Januari 1946 bapak S. Josodiningrat yang tak berpartai diangkat menjadi Menteri Muda Keamanan Rakyat sebagai pengganti Abdul Murad, yang tidak lagi melakukan tugasnya. Pada tanggal 3 Januari 1946 digantikan oleh Natsir yang berasal dari partai Masyumi. Pada tanggal 5 Desember 1945 diganti oleh Ir.
Soerachman Tjokrodisoerjo yang tak berpartai. Pada tanggal 5 Desember 1945 Dr. Adji Darmo Tjokronegoro digantikan oleh Dr. Soedarsono (PSI). Program Kabinet: 1. Menyempurnakan susunan Pemerintah Daerah berdasarkan kedaulatan Rakyat. Mencapai Koordinasi segala tenaga rakyat di dalam usaha menegakkan Negara Republik Indonesia serta pembangunan masyarakat yang berdasarkan keadilan dan peri-kemanusiaan.
Berusaha untuk memperbaiki kemakmuran rakyat di antaranya dengan jalan pembagian pangan. Berusaha mempercepat keberesan tentang hal uang Republik Indonesia.
Susunan Pejabat Perdana Menteri: Sutan Sjahrir Menteri Luar Negeri: Sutan Sjahrir Menteri Muda Luar Negeri: Agus Salim Menteri Dalam Negeri: Sudarsono Menteri Pertahanan: Amir Sjarifuddin Menteri Muda Pertahanan: Abdurrahman Wahid Menteri Kehakiman: Suwandi Menteri Penerangan: Mohammad Natsir Menteri Keuangan: Surachman Tjokroadisurjo Menteri Pertanian/Persediaan: Rasad Menteri Muda Pertanian/Persediaan: Saksono Menteri Perdagangan/Perindustrian: Darmawan Mangoenkoesoemo Menteri Pekerjaan Umum: Putuhena Menteri Muda Pekerjaan Umum: H. Laoh Menteri Sosial: Maria Ulfah Santoso Menteri Muda Sosial: Abdul Madjid Djojohadiningrat Menteri Perhubungan: Abdulkarim Menteri Pengajaran: T.S.G. Mulia Menteri Agama: Rasjidi Menteri Kesehatan: Darma Setiawan Menteri Muda Kesehatan: J. Leimena Menteri Negara: Wikana Keterangan Lain Catatan 1. Suwandi mengundurkan diri pada 22 Juni 1946. Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan dilebur menjadi Menteri Kemakmuran pada 26 Juni 1946 dengan Darmawan Mangunkusumo sebagai Menteri dan Saksono sebagai Wakil/Menteri Muda.
Rasad mengundurkan diri. Masa Pemerintahan Presiden Soekarno Tahun Dibentuk 1946 Tahun Demisioner 1947 Jumlah Pejabat 32 Program Kerja Program Kabinet: 1. Menyempurnakan susunan Pemerintah Daerah berdasarkan kedaulatan Rakyat. Mencapai Koordinasi segala tenaga rakyat di dalam usaha menegakkan Negara Republik Indonesia serta pembangunan masyarakat yang berdasarkan keadilan dan peri-kemanusiaan. Berusaha untuk memperbaiki kemakmuran rakyat di antaranya dengan jalan pembagian pangan. Berusaha mempercepat keberesan tentang hal uang Republik Indonesia.
Program Kabinet Sukiman
Susunan Pejabat. Perdana Menteri: Sutan Sjahrir Menteri Luar Negeri: Sutan Sjahrir Wakil Menteri Luar Negeri: Agus Salim Menteri Dalam Negeri: Mohammad Roem Wakil Menteri Dalam Negeri: Wijono Menteri Kehakiman: Susanto Tirtoprodjo Wakil Menteri Keuangan: Lukman Hakim Wakil Menteri Keuangan: Lukman Hakim Menteri Ekonomi: A.K. Gani Wakil Menteri Ekonomi: Jusuf Wibisono Menteri Kesehatan: Darma Setiawan Wakil Menteri Kesehatan: J.
Leimena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Suwandi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Gunarso Menteri Sosial: Maria Ulfah Santoso Wakil Menteri Sosial: Abdulmadjid Menteri Agama: Faturrachman wakil Menteri Keamanan Rakyat: Harsono Tjokroaminoto Menteri Penerangan: Mohammad Natsir Wakil Menteri Penerangan: A.R. Baswedan Menteri Pekerjaan Umum: Putuhena Wakil Menteri Pekerjaan Umum: Laoh Menteri Negara: Hamengku Buwono IX Menteri Negara: Wahid Hasjim Menteri Negara: Wikana Menteri Negara: Sudarsono Menteri Negara: Tan Po Gwan Menteri Negara: Setiabudi (Douwes Dekker) Menteri Luar Negeri: Agus Salim Menteri Dalam Negeri: Mohammad Roem Wakil Perdana Menteri III: Chaerul Saleh Wakil Menteri Pertama/ Koordinator Pertahanan/Keamanan: Abdul Haris Nasution. Masa Pemerintahan Presiden Soekarno Tahun Dibentuk 1947 Tahun Demisioner 1947 Jumlah Pejabat 34 Susunan Pejabat wakil Perdana Menteri: A.K.
Gani Menteri Luar Negeri: Agus Salim Menteri Muda Luar Negeri: Tamsil Menteri Muda Dalam Negeri: Abdul Madjid Djojohadiningrat Menteri Muda Pertahanan: Abdurrahman Wahid Menteri Kehakiman: Susanto Tirtoprodjo Menteri Muda Penerangan: Sjahbudin Latif Menteri Keuangan: A.A. Maramis Menteri Muda Keuangan: Ong Eng Die Menteri Kemakmuran: A.K. Gani Menteri Muda Kemakmuran I: I.J.
Kasimo Menteri Perhubungan: Djuanda Kartawidjaja Menteri Pekerjaan Umum: Moch. Enoch Menteri Muda Pekerjaan Umum: H. Laoh Menteri Perburuhan: S.K. Trimurti Menteri Muda Perburuhan: Wilopo Menteri Sosial: Suprodjo Menteri Muda Sosial: Sukoso Wirjosaputro Menteri Agama: K.
Achmad Asj'ari Menteri Kesehatan: J. Leimena Menteri Negara: Hamengku Buwono IX Menteri Negara: Suja'as Menteri Negara: Wikana Menteri Negara: Siauw Giok Tjhan Menteri Negara: Hindromartono Menteri Negara: Maruto Darusman Keterangan Lain Catatan 1. Enoch mengundurkan diri pada 11 Agustus 1947 digantikan oleh H. Posisi Menteri Muda Kesehatan dihapus. Achmad Asj'ari tidak dapat pindah ke Jakarta dari tempat tinggalnya di. Masa Pemerintahan Presiden Soekarno Tahun Dibentuk 1947 Tahun Demisioner 1948 Jumlah Pejabat 37 Susunan Pejabat Menteri Muda Dalam Negeri: Abdul Madjid Djojohadiningrat Menteri Kesehatan: J.
Leimena Menteri Sosial: Suprodjo Menteri Sosial: Suprodjo Menteri Muda Sosial: Sukoso Wirjosaputro Menteri Agama: Masjkur Menteri Kemakmuran: A.K. Gani Menteri Muda Kemakmuran I: I.J. Kasimo Menteri Perburuhan: S.K. Trimurti Menteri Muda Perburuhan: Wilopo Menteri Perhubungan: Djuanda Kartawidjaja Menteri Pekerjaan Umum: H. Laoh Menteri Negara: Hamengku Buwono IX Menteri Negara (Urusan Pemuda): Wikana Menteri Negara (Urusan Pangan): Suja'as Menteri Negara (Urusan Peranakan):Siauw Giok Tjhan Menteri Negra (Urusan Kepolisian): Hindromartono Menteri Negara: Maruto Darusman Menteri Negara: Anwar Tjokroaminoto Wakil Perdana Menteri I: Samsuddin Wakil Perdana Menteri IV: A.K. Gani Menteri Keuangan: A.A. Maramis Menteri Muda Keuangan: Ong Eng Die Menteri Muda Pertahanan: Abdurrahman Wahid Menteri Muda Luar Negeri: Tamsil Menteri Kehakiman: Susanto Tirtoprodjo Menteri Muda Kehakiman: Kasman Singodimedjo Menteri Penerangan: Sjahbudin Latif Menteri Muda Dalam Negeri: Abdul Madjid Djojohadiningrat Menteri Muda Dalam Negeri: Abdul Madjid Djojohadiningrat.
Susunan Pejabat Perdana Menteri: Mohammad Hatta Menteri Luar Negeri: Agus Salim Menteri Dalam Negeri (ad interim): Sukiman Wirjosandjojo Menteri Pertahanan (ad interim): Mohammad Hatta Menteri Kehakiman: Susanto Tirtoprodjo Menteri Penerangan: Mohammad Natsir Menteri Keuangan: A.A. Maramis Menteri Persediaan Makanan Rakyat: I.J. Kasimo Menteri Pekerjaan Umum (ad interim): Djuanda Kartawidjaja Menteri Perburuhan / Sosial: Kusnan Menteri Pembangunan/Pemuda: Supeno Menteri Perhubungan:Djuanda Kartawidjaja Menteri Agama: Masjkur Menteri Kesehatan: J.
Leimena Menteri Negara: Hamengku Buwono IX. Masa Pemerintahan Presiden Soekarno Tahun Dibentuk 1948 Tahun Demisioner 1949 Jumlah Pejabat 12 Susunan Pejabat Menteri Kehakiman: Susanto Tirtoprodjo Menteri Luar Negeri:A.A. Maramis Menteri Keuangan: Lukman Hakim Menteri Kesehatan: Sukiman Wirjosandjojo Menteri Kemakmuran I.J. Kasimo Menteri Agama: Masjkur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Teuku Mohammad Hasan Menteri Perhubungan: Indratjahja Menteri Pekerjaan Umum: Mananti Sitompul Menteri Perburuhan dan Sosial: Sutan M. Rasjid Menteri Dalam Negeri: Pandji Suroso Keterangan Lain Kabinet darurat: Kabinet ini bertugas pada periode 19 Desember 1948 - 13 Juli 1949, menggantikan sementara Kabinet Hatta I yang anggotanya ditawan oleh Belanda pada Agresi Militer Belanda II. Kabinet ini dikenal sebagai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Tanggal 16 Mei 1949, Susanto Tirtoprodjo, IJ Kasimo, Masjkur, Sukiman, dan Pandji Suroso mulai menjabat.
Susunan Pejabat Perdana Menteri: Mohammad Hatta Menteri Luar Negeri: Agus Salim Menteri Dalam Negeri: Wongsonegoro Menteri Pertahanan: Hamengku Buwono IX Menteri Kehakiman: Susanto Tirtoprodjo Menteri Penerangan: Samsuddin Menteri Keuangan: Lukman Hakim Menteri Pengadaan Makanan Rakyat: I.J. Kasimo Menteri Kemakmuran: I.J. Kasimo Menteri Perhubungan: H. Laoh Menteri Pekerjaan Umum: H. Laoh Menteri Perburuhan/Sosial: Kusnan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:S. Mangunsarkoro Menteri Agama: Masjkur Menteri Negara: Sukiman Wirjosandjojo Menteri Negara: Djuanda Kartawidjaja Menteri Negara: J.
Leimena Keterangan Lain Catatan 1. Mohammad Hatta ditunjuk menjadi ketua delegasi Indonesia untuk Konferensi Meja Bundar dan sementara digantikan oleh Sjafruddin Prawiranegara yang berbasis di Kutaraja, Aceh.
Surono digantikan J. Leimena pada 1 Desember 1949. Sukiman Wirjosandjojo, Djuanda, dan J.
Leimena menjadi anggota delegasi KMB. Susunan Pejabat Perdana Menteri:Mohammad Hatta Menteri Luar Negeri: Mohammad Hatta Menteri Dalam Negeri Anak Agung Gde Agung Menteri Pertahanan: Hamengku Buwono IX Mentari Kehakiman: Supomo Menteri Penerangan: Arnold Mononutu Menteri Kemakmuran: Djuanda Kartawidjaja Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum: H.
Laoh Menteri Perburuhan: Wilopo Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Abu Hanifah Menteri Sosia: Mohammad Kosasih Purwanegara Menteri Kesehatan: J. Leimena Menteri Agama: Wahid Hasjim Menteri Negara: Hamid II Menteri Negara: Mohammad Roem Menteri Negara: Suparno Keterangan Lain Kabinet Indonesia Serikat atau Kabinet RIS bertugas pada 20 Desember 1949 - 6 September 1950 di Jakarta. Kabinet ini memerintah pada waktu kurang lebih bersamaan dengan Kabinet Halim di Yogyakarta.
Masa Pemerintahan Presiden Soekarno Tahun Dibentuk 1950 Tahun Demisioner 1950 Jumlah Pejabat 15 Susunan Pejabat Perdana Menteri: Abdul Halim Wakil Perdana Menteri: Abdul Hakim Menteri Dalam Negeri: Susanto Tirtoprodjo Menteri Kehakiman: A.G. Pringgodigdo Menteri Penerangan: Wiwoho Purbohadidjojo Menteri Keuangan: Lukman Hakim Menteri Perdagangan/Perindustrian: Tandiono Manu Menteri Pekerjaan Umum/Perhubungan: Mananti Sitompul Menteri Perburuhan: Ma'as Menteri Sosial: Hamdani Menteri Pembangunan Masyarakat: Sugondo Djojopuspito Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: S. Mangunsarkoro Menteri Kesehatan: Sutopo Menteri Agama: Fakih Usman Keterangan Lain Kabinet Halim bertugas pada periode 21 Januari 1950 - 6 September 1950.
Kabinet ini merupakan pemerintah Republik Indonesia (dengan Yogyakarta sebagai ibu kota) yang merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat. Pada saat yang kurang lebih bersamaan, Kabinet Republik Indonesia Serikat memerintah di ibu kota RIS, Jakarta. Masa Pemerintahan Presiden Soekarno Tahun Dibentuk 1950 Tahun Demisioner 1951 Jumlah Pejabat 18 Susunan Pejabat Perdana Menteri: Mohammad Natsir Wakil Perdana Menteri: Hamengku Buwono IX Menteri Dalam Negeri: Assaat Menteri Luar Negeri: Mohammad Roem Menteri Keamanan Rakyat: Abdul Halim Menteri Kehakiman: Wongsonegoro Menteri Penerangan: M.A. Pellaupessy Menteri Perdagangan dan Industri:Sumitro Djojohadikusumo Menteri Pertanian: Tandiono Manu Menteri Pekerjaan Umum dan Rekontruksi: Herman Johannes Menteri Sosia: F.S.
Haryadi Menteri Perhubungan: Djuanda Kartawidjaja Menteri Kesehatan: J. Leimena Menteri Agama: Wahid Hasjim Menteri Tenaga Kerja: Pandji Suroso Menteri Negara: Harsono Tjokroaminoto Keterangan Lain Catatan: 1.
Pada tanggal 8 Desember 1950 Abdul Halim mundur karena alasan kesehatan, perannya digantikan oleh Hamengku Buwono IX 2. Pada tanggal 18 Desember 1950 mundur karena partainya (PSII) keluar dari kabinet. Masa Pemerintahan Presiden Soekarno Tahun Dibentuk 1951 Tahun Demisioner 1952 Jumlah Pejabat 19 Susunan Pejabat Menteri Agama:Wahid Hasjim Menteri Kesehatan: J.
Leimena Menteri Urusan Pegawai: Pandji Suroso Menteri Urusan Agraria: Gondokusumo Perdana Menteri: Sukiman Wirjosandjojo Wakil Perdana Menteri: Suwirjo Menteri Pertahanan: Sewaka Menteri Kehakiman: Wongsonegoro Menteri Penerangan:Arnold Mononutu Menteri Keuangan: Jusuf Wibisono Menteri Pertanian: Suwarto Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga: Ukar Bratakusumah Menteri Perburuhan: Iskandar Tedjasukmana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Wongsonegoro Keterangan Lain Catatan 1. Sewaka ditunjuk pada 9 Mei 1951 setelah Sumitro Kolopaking menolak penunjukan. Wongsonegoro mengundurkan diri 14 Juni 1951 dan A. Pellaupessy untuk sementara merangkap Menteri Kehakiman. Pada 16 Juli 1951, posisi Menteri Kehakiman diserahkan kepada Mohammad Nasrun. Sujono Hadinoto digantikan Wilopo pada Juli 1951.
Ukar Bratakusumah merangkap Menteri Perhubungan sementara sewaktu Djuanda berada di luar negeri. Gondokusomo mengundurkan diri 6 Maret 1952. Masa Pemerintahan Presiden Soekarno Tahun Dibentuk 1953 Tahun Demisioner 1955 Jumlah Pejabat 20 Susunan Pejabat Wakil Perdana Menteri I: Wongsonegoro Wakil Perdana Menteri II: Zainul Arifin Menteri Luar Negeri R. Sunarjo Menteri Dalam Negeri: Hazairin Menteri Perekonomian: Iskaq Tjokrohadisurjo Menteri Keuangan: Ong Eng Die Menteri Pertahanan: Iwa Koesoemasoemantri Menteri Kehakiman:Djody Gondokusumo Menteri Penerangan: F.L.
Susunan Kabinet Kerja
Tobing Menteri Perhubungan: Abikoesno Tjokrosoejoso Menteri Pekerjaan Umum: Rooseno Menteri Perburuhan: S.M. Abidin Menteri Agama: Masjkur Menteri Kesehatan (ad interim): F.L.
Tobing Menteri Sosial:Pandji Suroso. Iwa Kusumasumantri mengundurkan diri sebelum selesai masa jabatannya dan posisinya dibiarkan kosong. Abikusno Tjokrosujoso mengundurkan diri. Digantikan sementara oleh Rooseno pada 29 September 1953.
Rooseno dibebaskan dari tugas sebagai Menteri Pekerjaan Umum pada 12 Oktober 1953, dipindahkan secara tetap sebagai Menteri Perhubungan. Mohammad Hasan menggantikan posisi Rooseno. Lie Kiat Teng (Mohammad Ali) masuk menggantikan pejabat sementara FL Tobing. Sudibjo mengundurkan diri.
Dirangkap sementara Wongsonegoro sampai akhirnya diisi oleh Siradjuddin Abbas. Mohammad Hanafiah digantikan oleh I Gusti Gde Raka. Wakil Perdana Menteri I: R. Djanu Ismadi Wakil Perdana Menteri II: Harsono Tjokroaminoto Menteri Luar Negeri: Anak Agung Gde Agung Menteri Dalam Negeri: R. Sunarjo Menteri Pertahanan: Burhanuddin Harahap Menteri Kehakiman: Lukman Wiradinata Menteri Penerangan: Sjamsuddin Sutan Makmur Menteri Keuangan: Sumitro Djojohadikusumo Menteri Perekonomian: I.J.
230513 DJ Premier Discography rar uploaded.net filesize: 2 GB (11 parts) filetype.rar source title: DJ Premier - Discography (1995-2012) source: downturk.net close. Download DJ Premier - Discography (1995-2012) or any other file from Music category. HTTP download also available at fast speeds. Complete your DJ Premier record collection. Discover DJ Premier's full discography. Shop new and used Vinyl and CDs. Here you can download dj premier discography shared files: DJ Premier Vs. DJ Pete Rock A Legendary DJ Battle Round 1 2.rar mediafire.com Gang starr guru dj premier. 
Kasimo Menteri Pertanian: Mohammad Sardjan Menteri Perhubungan: F. Laoh Menteri Muda Perhubungan: Asraruddin Menteri Pekerjaan Umum: Pandji Suroso Menteri Perburuhan: Iskandar Tedjasukmana Menteri Sosial: Sudibjo Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan: R.M. Suwandi Menteri Agama: Mohammad Iljas Menteri Kesehatan: J. Leimena Menteri Agraria: Gunawan Menteri Negara: Abdul Hakim Menteri Negara: Sutomo Menteri Negara: Gumala Adjaib Nur Keterangan Lain Kabinet Burhanuddin Harahap bertugas pada periode 12 Agustus 1955 - 24 Maret 1956. Kabinet ini demosioner pada 1 Maret 1956 seiringan dengan diumumkannya hasil pemilihan umum pertama Indonesia.
Tahun Dibentuk 1956 Tahun Demisioner 1957 Jumlah Pejabat 0 Program Kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo II dikenal juga dengan Kabinet Ali Roem Idham, bertugas pada periode 24 Maret 1956 - 14 Maret 1957. Susunan Pejabat Wakil Perdana Menteri I: Mohammad Roem Wakil Perdana Menteri II: Idham Chalid Menteri Luar Negeri: Roeslan Abdulgani Menteri Dalam Negeri: Soenarjo Menteri Pertahana:Muljadi Djojomartono Menteri Kehakiman: Mulyatno Menteri Penerangan: Soedibjo Menteri Perekonomian: Barhaduddin Menteri Muda Perekonomian: F.F. Umbas Menteri Pertanian: Eny Karim Menteri Muda Pertanian: Sjech Marhaban Menteri Perhubungan: Suchjar Tedjasukmana Menteri Muda Perhubungan A.s.
De Rozari Menteri Agraria: A.A. Suhardi Menteri Tenaga Kerja: Sabilal Rasjad Menteri Kesehatan: H. Sinaga Menteri Negara Urusan Umum: Rusli Abdul Wahid. Masa Pemerintahan Presiden Soekarno Tahun Dibentuk 1959 Tahun Demisioner 1960 Jumlah Pejabat 33 Susunan Pejabat Perdana Menteri: Sukarno Menteri Pertama Djuanda Kartawidjaja Menteri Keamanan dan Pertahanan: Abdul Haris Nasution Menteri Keuangan: Djuanda Kartawidjaja Menteri Distribusi: J. Leimena Menteri Pembangunan: Chaerul Saleh Menteri Kesejahteraan Rakyat: Muljadi Djojomartono Menteri Luar Negeri: Soebandrio Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah: Ipik Gandamana Menteri Muda Penerangan: Maladi Menteri Muda Kehakiman: Sahardjo. Masa Pemerintahan Presiden Soekarno Tahun Dibentuk 1960 Tahun Demisioner 1962 Jumlah Pejabat 40 Susunan Pejabat Perdana Menteri: Sukarno Menteri Pertama: Djuanda Kartawidjaja Wakil Menteri Utama: J.
Leimena Menteri Keamanan Nasional: Abdul Haris Nasution Menteri Luar Negeri: Soebandrio Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah:Ipik Gandamana Menteri Kehakiman: Sahardjo Menteri Keuangan: Djuanda Kartawidjaja Menteri Distribusi: J. Leimena Menteri Pembangunan: Chaerul Saleh Menteri Kesejahteraan Sosial: Muljadi Djojomartono. Menteri Agama: Wahid Wahab Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbungan Agung: Roeslan Abdulgani Menteri Penerangan:Maladi Menteri/Kastaf AD: Abdul Haris Nasution Menteri/Kastaf AL: R.E. Martadinata Menteri / Kepolisian Negara: Soekarno Djojonegoro Menteri/Jaksa Agung: Gunawan Menteri/ Urusan Veteran: Sambas Atmadinata Menteri Pertanian: Azis Saleh Menteri Perburuhan: Ahem Erningpradja Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telegraf dan Telepon: Djatikusumo Menteri Perhubungan Laut: Abdulmutalib Danuningrat Menteri Perhubungan Udara: R. Menteri Koperasi: Achmadi Wakil Menteri Pertama/Koordinator Keuangan: Notohamiprodjo Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan: Notohamiprodjo Menteri Urusan Bank Sentral: Sumarno Wakil Menteri Pertama/Koordinator Kesejahteraan Rakyat: Muljadi Djojomartono Menteri Agama: Sjaifuddin Zuchri Menteri Sosial: Rusiah Sardjono Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan: Toyib Hadiwidjaja Menteri/Sekjen Front Nasional: Sudibjo Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat: Chaerul Saleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR): Zainul Arifin.
Keterangan Lain Catatan 1. Djuanda wafat di tengah masa jabatannya pada 7 November 1963.
Sejak tanggal 22 Januari 1962 diubah menjadi Wakil Menteri Pertama/Menteri/Kepala Staf Angkatan Bersenjata 3. Sejak tanggal 6 Maret 1962 diubah menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian Negara 4. Djatikusumo digantikan Hidajat pada 17 April 1963. Mohammad Yamin digantikan oleh Roeslan Abdulgani pada 24 Oktober 1962. Menteri/Sekretaris Negara mulai bertugas tanggal 23 Agustus 1962.
Zainul Arifin digantikan Achmad Sjaichu pada 3 September 1963. Arudji Kartawinata digantikan Achmad Sjaichu pada 3 September 1963. Masa Pemerintahan Presiden Soekarno Tahun Dibentuk 1963 Tahun Demisioner 1964 Jumlah Pejabat 52 Susunan Pejabat Menteri/Kastaf AL: R.E. Martadinata Perdana Menteri: Sukarno Menteri/Jaksa Agung: Kadarusman Menteri/Kastaf AD: Achmad Yani Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan: Abdul Haris Nasution Wakil Perdana Menteri: Soebandrio Wakil Perdana Menteri II: J.
Menteri Negara: H. Aminuddin Aziz Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional: Suharto Menteri / Ketua Pimpinan BPK: Sri Sultan Hamengkubuwono IX Menteri Koordinator: Subandrio Menteri Luar Negeri & Hubungan Ekonomi Luar Negeri: Subandrio Menteri Koordinator: Wirjono Prodjodikoro Menteri Dalam Negeri: Sumarno Sosroatmodjo Menteri/Ketua Mahkamah Agung: Wirjono Prodjodikoro Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian: Sutjipto Judodihardjo Menteri Koordinator: Sumarno Menteri Urusan Bank Sentral: Jusuf Muda Dalam Menteri Urusan Anggaran Negara: Surjadi. Menteri Urusan Perasuransian: Sutjipto S. Amidharmo Menteri Koordinator: Chaerul Saleh Menteri rusan Penertiban Bank & Modal Swasta: J.D. Massie Menteri Perburuhan: Sutomo Menteri Urusan Research Nasional: Sudjono Djuned Pusponegoro Menteri Urusan Minyak & Gas Bumi: Chaerul Saleh Menteri Pertambangan: Armunanto Menteri Perindustrian Dasar: Hadi Thayeb Menteri Koordinator: Sadjarwo Menteri Pertanian: Sadjarwo Menteri Kehutanan: Sudjarwo Menteri Agraria: R. Hermanses Menteri Pembangunan Masyarakat Desa: Ipik Gandamana Menteri Pengairan Rakyat: Surachman Menteri Koordinator: Suprajogi Menteri Listrik & Ketenagaan: Setiadi Reksoprodjo Menteri Pengairan Dasar: P.C.
Harjasudirdja Menteri Ciptakarya & Konstruksi: David Gee Cheng Menteri Jalan Raya Sumatera: Bratanata Menteri diperbantukan pada Menteri Koordinator Kompartemen Perindustrian akyat untuk 'Berdikari': T.D. Pardede Menteri Koordinator: Johannes Leimena Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi & Pariwisata: Hidayat Menteri Perhubungan Udara: Partono Menteri Transmigrasi & Koperasi: Achadi Menteri Perikanan & Pengolahan Laut: Hamzah Atmohandojo Menteri Perindustrian Maritim: Mardanus Menteri Koordinator: Muljadi Djojomartono. Menteri Koordinator: Roeslan Abdulgani Menteri/Sekjen Front Nasional: Sudibjo Menteri Penghubung MPR/DPR/DPA/Front Nasional: Ahmad Dahlan Menteri Penasehat Presiden Urusan Funds & Forces: Notohamiprodjo Menteri Negara diperbantukan pada Presiden: Iwa Kusuma Sumantri Menteri Penasehat Presiden Urusan Keamanan Dalam Negeri:Sukarno Djojonegoro Menteri Penasehat Presiden untuk Urusan Kepolisian: Sunarto Menteri/Ketua Lembaga Pertahanan Nasional: Wilujo Puspojudo Ketua MPRS: Chaerul Saleh Ketua DPR Gotong Royong: Abdurrahman Wahid Wakil Ketua MPRS: Idham Chalid Wakil Ketua: D.N. Aidit Wakil Ketua MPRS: Wilujo Puspojudo Sekretaris Negara: Moh. Ichsan Sekretaris Presidium Kabinet:Abdul Waha surjoadiningrat wakil Ketua II DPA: Sujono Hadinoto Wakil Ketua DPR-GR: I.G.G. Subamia Wakil Ketua DPR-GR: M.H. Lukman Wakil Ketua DPR-GR:H.A.
Syaichu Pemeriksa Keuangan Agung Muda / Anggota Pimpinan BPK: Radius Prawiro Pemeriksa Keuangan Agung Muda / Anggota Pimpinan BPK: Mochtar Usman Dirjen Badan Tenaga Atom Nasional: G.A. Menteri Pertanian: Sukarno Menteri Kehutanan: Sudjarwo Menteri Pengairan Rakjat & Pembangunan: Surachman Menteri Koordinator: Johannes Leimena Menteri Perhubungan Darat: Hidayat Menteri Perhubungan Udara: Partono Menteri Transmigrasi & Koperasi: Achadi Menteri Perikanan & Pengolahan Laut: Hamzah Atmohandojo Menteri Perindustrian Maritim: Mardanus Menteri Koordinator: H. Muljadi Djojomartono Menteri Sosial: Rusiah Sardjono Menteri/ Ketua Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas): Wilujo Puspojudo Wakil Ketua II DPA: Sujono Hadinoto Wakil Ketua DPR: Sjarif Thajeb Wakil Ketua DPR-GR: Asmara Hadi wakil Ketua DPR-GR: H.A. Syaichu Pemeriksa Keuangan Agung Muda: Sukardan Pemeriksa Keuangan Agung Muda: Radius Prawiro Pemeriksa keungan Agung Muda: Mochtar Usman Pemeriksa Keuangan Agung Muda: H.A.
Pandelaki Dirjen Tenaga Atom Nasional: G.A. Masa Pemerintahan Presiden Soekarno Tahun Dibentuk 1966 Tahun Demisioner 1967 Susunan Pejabat Menteri Urusan Politik: Adam Malik Menteri Kesejahteraan Rakyat: Idham Chalid Menteri Ekonomi dan Keuangan: Hamengku Buwono IX Menteri Industri dan Pembangunan: Sanusi Hardjadinata Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut: Muljadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara: Rusmin Nuryadin Menteri Veteran dan Demobilisasi: Sarbini Menteri Luar Negeri: Adam Malik Menteri Kesehatan: G.A. Siwabessy Menteri Tenaga Kerja: Komisaris Polisi Awaluddin. Menteri Perindustrian: M. Jusuf Menteri Pertambangan: Sumantri Brodjonegoro Menteri Perhubungan: Frans Seda Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Mashuri Saleh Menteri Sosial RI: A.M.
Tambunan Menteri Kesehatan: G.A. Siwabessy Menteri Agama: Muhammad Dahlan Menteri Tenaga Kerja:Mursalin Daeng Mamangung Menteri Transmigrasi dan Koperasi: H. Sarbini Menteri Negara Bidang Pengawasan Proyek-Proyek Pemerintah: Sunawar Sukowati Menteri Negara Bidang Penyelenggaraan Hukum Pemerintah dengan MPR/DPRGR dan DPA: H. Mintaredja Menteri Negara Bidang Penyempurnaan dan Pembersihan Aparat Negara: HarsonoTjokroaminoto Gubernur Bank Sentral: Radius Prawiro Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban: Maraden Panggabean Menteri Dalam Negeri: Amir Machmud Menhankam/Pangab: Maraden Panggabean Menteri Agama: HA Mukti Ali Menteri Sosial: H. Mintaredja Menteri Negara Penyempurnaan Pembersihan Aparatur Negara: Sunawar Sukowati Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Mohammad Sadli Keterangan Lain Kabinet Pembangunan I adalah nama kabinet pemerintahan di Indonesia pada tahun 1968-1973. Presiden pada Kabinet ini adalah Soeharto. Kabinet Pembangunan I terbentuk tanggal 6 Juni 1968 dan dilantik pada tanggal 10 Juni 1968.
Komposisi kabinet ini tidak jauh berbeda dengan komposisi menteri dalam Kabinet Ampera yang disempurnakan. Perombakan (reshuffle) Tak lama dilantik, Mendagri Letjen Basuki Rahmat meninggal dunia dan digantikan oleh Mayjen Amir Machmud Setelah pemilu 1971, diadakan perombakan kabinet yaitu: Menhankam/Pangab dijabat oleh Jendral Maraden Panggabean; Menteri Agama dijabat oleh Prof. HA Mukti Ali, MA; Menteri Sosial oleh H. MS Mintaredja, SH; Menteri Negara Penyempurnaan Pembersihan aparatur negara: Prof. Sunawar Sukowati, SH. Kementerian Negara Penyelenggaraan hukum pemerintah dengan MPR/DPRGR dan DPA dan Menko Bidang Penyempurnaan dan Pembersihan Aparat Negara dihapuskan.
Masa Pemerintahan Presiden Soeharto Tahun Dibentuk 1978 Tahun Demisioner 1983 Jumlah Pejabat 32 Susunan Pejabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Maraden Panggabean Menteri Dalam Negeri: Amir Machmud Menteri Luar Negeri: Mochtar Kusumaatmadja Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI: M. Jusuf Menteri Penerangan: Ali Moertopo Menteri Keuangan: Ali Wardhana Menteri Perdagangan dan Koperasi: Radius Prawiro Menteri Pertanian: Soedarsono Hadisapoetro Menteri Perindustrian: Soehoed Menteri Pertambangan dan Energi: Subroto Menteri Pekerjaan Umum: Purnomosidi Hadisaroso Menteri Perhubungan: Rusmin Nuryadin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Daoed Joesoef Menteri Kesehatan: Soewardjono Surjaningrat Menteri Agama: Alamsyah Ratuprawiranegara. Menteri Sosial: Sapardjo Menteri Negara/Kepala Bappenas: Widjojo Nitisastro Menteri Negara PAN: J.B. Sumarlin Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup: Emil Salim Menteri Negara Riset dan Teknologi: B.J. Habibie Menteri Sekretaris Negara: Sudharmono Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat: Cosmas Batubara Menteri Muda Urusan Koperasi: Bustanil Arifin Menteri Muda Urusan Peranan Wanita: Lasijah Soetanto Menteri Muda Urusan Pemuda: Abdul Gafur Jaksa Agung: Ali Said Gubernur Bank Sentral: Rachmat Saleh Pangkopkamtib: Soedomo Keterangan Lain Kabinet Pembangunan III (1978-1983) adalah kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Wakil Presiden H. Adapun susunan kabinetnya adalah sebagai berikut. Masa Pemerintahan Presiden Soeharto Tahun Dibentuk1983 Tahun Demisioner 1988 Jumlah Pejabat 42 Susunan Pejabat Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan: Ali Wardhana Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: Alamsyah Ratuprawiranegara Menteri Dalam Negeri: Soepardjo Roestam Menteri Luar Negeri: Mochtar Kusumaatmadja Menteri Pertahanan/Keamanan: S.
Tahun Dibentuk 1988 Tahun Demisioner 1993 Jumlah Pejabat 44 Susunan Pejabat Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri: Radius Prawiro Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: Soepardjo Roestam Menteri Dalam Negeri: Rudini Menteri Luar Negeri: Ali Alatas Menteri Pertahanan Keamanan: L.B. Moerdani Menteri Kehakiman: Ismail Saleh Menteri Penerangan: Harmoko Menteri Keuangan: J.B. Sumarlin Menteri Perdagangan: Arifin M.
Siregar Menteri Pertanian: Wardojo Menteri Kehutanan: Hasjrul Harahap Menteri Pertambangan dan Energi: Ginandjar Kartasasmita Menteri Pekerjaan Umum: Radinal Mochtar Menteri Perhubungan: Azwar Anas Menteri Koperasi: Bustanil Arifin Menteri Tenaga Kerja: Cosmas Batubara Menteri Transmigrasi: Soegiarto Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi: Soesilo Soedarman. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Fuad Hassan Menteri Kesehatan: Adhyatma Menteri Agama: H. Munawir Sjadzali Menteri Sosial: Haryati Soebadio Menteri Negara/Sekretaris Negara: Moerdiono Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Saleh Afiff Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi: B.J. Habibie Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup: Emil Salim Menteri Negara Perumahan Rakyat: Siswono Yudohusodo Menteri Negara Pemuda dan Olahraga: Akbar Tanjung Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara: Sarwono Kusumaatmadja Menteri Muda/Sekretaris Kabinet: Saadilah Mursjid Menteri Muda Keuangan: Nasrudin Sumintapura Menteri Muda Perdagangan: J. Soedradjad Djiwandono Menteri Muda Perindustrian: T. Ariwibowo Menteri Muda Pertanian: Sjarifuddin Baharsjah Menteri Muda Perencanaan Pembangunan/Wakil Ketua BPPN: B.S.
Muljana Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia: Try Soetrisno Jaksa Agung: Sukarton Marmosudjono Gubernur Bank Indonesia: Adrianus Mooy Jaksa Agung: Singgih Keterangan Lain Masa Bakti Kabinet Pembangunan V 23 Maret 1988 sampai dengan 17 Maret 1993. Masa Pemerintahan Presiden Soeharto Tahun Dibentuk 1993 Tahun Demisioner 1998 Jumlah Pejabat 43 Susunan Pejabat Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri (EKUIN): Saleh Afiff Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan: Hartarto Sastrosoenarto Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Soesilo Soedarman Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat: Azwar Anas Menteri Dalam Negeri: Yogie S. Memet Menteri Luar Negeri: Ali Alatas Menteri Pertahanan/Panglima ABRI: Edi Sudradjat Menteri Kehakiman: Oetoyo Usman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Wardiman Djojonegoro Menteri Tenaga Kerja: Abdul Latief Menteri Penerangan: Harmoko Menteri Transmigrasi: Siswono Yudohusodo Menteri Koperasi: Subijakto Tjokrowardoyo Menteri Agama: Tarmizi Taher Menteri Kehutanan: Jamaluddin Soeryohadikusumo Menteri Keuangan: Marie Muhammad Menteri Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi: Haryanto Dhanutirto Menteri Perindustrian: T. Ariwibowo Menteri Pertambangan dan Energi: Ida Bagus Soedjana Menteri Pertanian: Sjarifuddin Baharsjah Menteri Pangan dan Bulog: Ibrahim Hasan Menteri Perdagangan: Satrio Budihardjo Joedono Menteri Pariwisata: Joop Ave Menteri Sosial: Intan Soeweno Menteri Pekerjaan Umum: Radinal Mochtar Menteri Sekretaris Negara:Moerdiono Menteri Sekretaris Kabinet: Saadilah Mursji. Negara: Hartarto Sastrosoenarto Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Feisal Tanjung Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan merangkap Kepala BKKBN: Haryono Suyono Menteri Luar Negeri: Ali Alatas Menteri Pertahanan Keamanan: Wiranto Menteri Kehakiman: Muladi Menteri Penerangan: Alwi Dahlan Menteri Keuangan: Fuad Bawazier Menteri Industri dan Perdagangan: Muhammad 'Bob' Hasan Menteri Pertambangan dan Energi: Kuntoro Mangkusubroto Menteri Kehutanan dan Perkebunan: Sumohadi.
Menteri Pertanian: Yustika Sjarifuddin Baharsjah Menteri Perhubungan:Giri Suseno Hadi Hardjono Menteri Tenaga Kerja: Theo L. Sambuaga Menteri Pekerjaan Umum: Rachmadi Bambang Sumadio Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan: A.M. Hendropriyono Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Wiranto Arismunandar Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya: Abdul Latief Menteri Kesehatan: Farid Anafasa Moeloek Menteri Agama: H. Quraisy Shihab Menteri Sosial: Siti Hardiyanti Rukmana Menteri Sekretaris Negara: Saadilah Mursjid Menteri Negara Riset dan Teknologi merangkap Kepala BPPT: Rahardi Ramelan. KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH, NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAHPURO 085342734904 terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH, NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAHPURO 085342734904 terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH, NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI.
JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAHPURO 085342734904 terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل.
. Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman serta menyempurnakan organisai alat-alat kekuasaan negara. Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangkapendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan. Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah. Meyiapkan undang-undang (UU) pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya.
Jatuhnya Kabinet Sukiman.